JAKARTA - Permasalahan isu pemerasan dan permintaan upeti oleh DPR kepada BUMN diindikasikan adanya intervensi koorporasi yang berada di BUMN. Sebab BUMN adalah salah satu penopang perekonomian Indonesia.
Bola panas yang tengah bergulir antara BUMN dengan DPR, semestinya segera diselesaikan agar BUMN mampu menopang perekonomian Indonesia.
"Tidak adalagi bentuk-bentuk intervensi politik yang sekiranya tidak sesuai dengan aturan koorporasi yang ada," ujar Ketua DPP Partai Demokrat bidang Keuangan Ikhsan Modjo mengatakan, di Warung Daun, Jakarta, Selasa(30/10/2012).
Bola panas yang tengah bergulir antara BUMN dengan DPR, semestinya segera diselesaikan agar BUMN mampu menopang perekonomian Indonesia.
"Tidak adalagi bentuk-bentuk intervensi politik yang sekiranya tidak sesuai dengan aturan koorporasi yang ada," ujar Ketua DPP Partai Demokrat bidang Keuangan Ikhsan Modjo mengatakan, di Warung Daun, Jakarta, Selasa(30/10/2012).
Secara tegas Fraksi Demokrat mendukung secara penuh langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan membongkar praktik upeti dan kongkalikong antara pemerintah dengan DPR. "Kita dukung terus Dahlan untuk maju dan menyebut ke 10 nama." Tutur Ikhsan.
"Sudah terjadi baru dicari-cari kesalahannya, ini seharusnya pengawasan DPR harusnya sejak dari dahulu, kerjaan DPR itu apa? Kan itu sejak 2009-2010 kasusnya berawal dari temuan BPK," tegas Ikhsan.
Ikhsan meyakini, mengapa Dahlan baru mau angkat bicara, karena menurutnya Dahlan baru punya bukti-buktinya sehingga baru berbicara sekarang. "Saya yakin Pak Dahlan tidak asal ngomong," pungkas Ikhsan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar